sajada kantor mui

 

Tata Cara Pengurusan Sertifikat Halal MUI

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

 

Tujuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

 

Prosedur Sertifikasi Halal MUI :

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH.

Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Ringkasan HAS 23000 dapat dilihat disini Dokumen HAS 23000 dapat dipesan disini (e-store). Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training)


2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)


Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.


3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal.

erusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.


4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data).

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh disini. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.


5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi.

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI.


6. Pelaksanaan audit.

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.


7. Melakukan monitoring pasca audit.

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.


8. Memperoleh Sertifikat halal.

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

 

Persyaratan Sertifikasi Halal MUI

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. Berikut adalah ringkasan dari dokumen HAS 23000 :

1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

3. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

4. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

5. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

6. Fasilitas Produksi

a. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

b. Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

c. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8. Kemampuan Telusur (Traceability)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

 

(Sumber Informasi |  www.halalmui.org)

 

SAJADA Media Islam Inspiratif


BERITA

Tabligh Akbar Politik Islam - Subuh Berjama'ah di Masjid Al Azhar

Semenjak bergulirnya masalah "Penistaan Al qur'an", terlepas dari masalah itu sendiri, rupanya membawa dampak positif, yaitu merekatnya kembali ukhuwah Islamiyah. 

Upaya Memisahkan Islam Dengan Politik

 

Upaya Memisahkan Islam Dengan Politik

Snouck Hurgronje menegaskan bahwa yang berada di belakang perang dahsyat Aceh dengan Belanda adalah para Ulama, Islam harus dianggap sebagai faktor negatif.

Masa Depan Rusia Akan Menjadi Milik Pemeluk Islam

Saksikanlah, barisan jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dan mengikuti shaf mereka masing-masing, dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintah.

Musa, Penghafal AlQur'an Termuda Musabaqoh Hifzil Quran Internasional

Musa merupakan peserta termuda, yaitu berusia tujuh tahun dimana peserta lainnya berusia diatas sepuluh tahun dalam Musabaqoh Hifzil Quran Internasional kategori 30 juz untuk anak-anak di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Berbagai Sudut Menarik Yang Terlewatkan di Masjidil Haram

 

Berbagai Sudut Menarik Yang Terlewatkan di Masjidil Haram

Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi adalah masjid terbesar di dunia. Saking besarnya, kita mungkin tidak sempat menjelajahi seluruh bagian masjid. 

 

TAUSIAH

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Abdullah Gymnastiar 2017

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Abdullah Gymnastiar 2017

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Ustadz Buya Yahya 27 Mei - 14 Juni 2017

Jadwal Majelis Taklim, Ceramah, Tausiyah Ustadz Buya Yahya 27 Mei - 14 Juni 2017

Muhammad Arifin Ilham

Muhammad Arifin Ilham lahir di Banjarmasin, 8 Juni 1969; umur 46 tahun) adalah seorang pendakwah atau da’i. Ia mendirikan majelis taklim bernama “Adz-Dzikra” pada tahun 2000.

Muhammad Syafii Antonio

Muhammad Syafii Antonio adalah seorang muslim keturunan Tiong Hoa yang menjadi pakar ekonomi syariah di Indonesia.

Apa Yang Akan Kau Makan Nak, Jika Aku Wafat?

Bukankah untuk anak apapun akan kita lakukan? Akan sangat menyedihkan jika bukan ucapan terimakasih dan pelukan sayang yang kita terima saat berada di negeri akhirat, tetapi pemandangan buruk dari siksaan yang mereka terima dan tuntutan keadilan.

BELAJAR ISLAM

Sholat Fardhu 5 Waktu

Sholat Fardhu (Sholat 5 Waktu) adalah kewajiban medirikan sholat sebanyak lima kali dalam satu hari diwaktu yang telah ditentukan bagi setiap muslim, baik laki laki maupun perempuan. Sholat Fardhu (Sholat 5 Waktu) merupakan rukun kedua dari 'Rukun Islam'.

Sumber Ilmu Fiqih

Sumber fiqih adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh syariat sebagai hujjah dalam pengambilan hukum. Dalil-dalil ini sebagian disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum, seperti Al Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Sebagian besar ulama juga menetapkan Qiyas sebagai sumber hukum ke empat setelah tiga sumber di atas

Mengenal Jenis dan Sejarah Hadist

 

Mengenal Jenis dan Sejarah Hadist

Pada masa awal Rasulullah melarang penulisan hadits agar tidak tercampur dengan periwayatan Al Qur'an. Setelah beberapa waktu, Rasulullah memperbolehkan penulisan hadits dari beberapa orang sahabat.

Tanda Baca (Harakat)

Harakat (Arab: حركات, dibaca harakaat) digunakan untuk mempermudah cara melapazkan huruf dalam tiap ayat Al Quran. 

Rukun Iman

Rukun Iman adalah hal-hal yang disyaratkan atau harus dipenuhi untuk menjadi seorang dapat dikatakan beriman. Iman sering diartikan dengan percaya atau secara bahasa berarti tashdiq (membenarkan).